Gambar Sampul IPS · Bab 10 Persiapan Kemerdekaan Indonesia
IPS · Bab 10 Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Sanusi Fattah

24/08/2021 13:36:38

SMP 8 KTSP

Lihat Katalog Lainnya
Halaman

224224

224224

224

Ilmu Pengetahuan Sosial VIII

Krisis dalam negeri

Kekalahan Jepang dalam

Perang Pasifik

Jatuhnya Kabinet Tojo

Jenderal Kuniaki Koiso

Janji Kemerdekaan

Janji Kemerdekaan

BPUPKI

PPKI

PETPET

PETPET

PET

A KA K

A KA K

A K

ONSEPONSEP

ONSEPONSEP

ONSEP

BAB 1BAB 1

BAB 1BAB 1

BAB 1

0 PERSIAP0 PERSIAP

0 PERSIAP0 PERSIAP

0 PERSIAP

AN KEMERDEKAAN INDONESIA

AN KEMERDEKAAN INDONESIA

AN KEMERDEKAAN INDONESIA

AN KEMERDEKAAN INDONESIA

AN KEMERDEKAAN INDONESIA

225225

225225

225

Bab 10 Persiapan Kemerdekaan Indonesia

T

entu kalian masih ingat bukan apa yang menyebabkan

Jepang terlibat dalam Perang Dunia II? Ya, karena Jepang mengebom

Pearl Harbour yang menjadi pangkalan Sekutu. Kejayaan Jepang

dalam Perang Dunia II tidak berlangsung lama. Mulai tahun 1943

kekuatan Jepang mulai melemah. Ketidaberdayaan Jepang semakin

terlihat ketika Pulau Saipan jatuh ke tangan Sekutu. Peristiwa ini

menyebabkan jatuhnya Kabinet Tojo yang kemudian digantikan

oleh Jenderal Kuniaki Koiso.

Apakah yang menjadi benang merah peristiwa di atas dengan

keadaan di Indonesia? Dapatkah kalian menjelaskannya? Ya, agar

mendapat simpati dan bantuan dari rakyat Indonesia dalam Perang

Pasifik, maka Jenderal Kuniaki Koiso memberikan janji kemerdekaan

kepada rakyat Indonesia. Sebagai realisasinya dibentuk BPUPKI

yang kemudian berganti menjadi PPKI. Bagaimanakah reaksi rakyat

Indonesia terhadap kebijakan Jepang tersebut? Bagaimana pula

hasil-hasil sidang BPUPKI dan PPKI yang menjadi persiapan bangsa

Indonesia ke arah kemerdekaan? Untuk lebih jelasnya pelajarilah

materi berikut!

Sumber:

Ensiklopedia Umum untuk Pelajar, 2005

Gambar 10.1

Rapat BPUPKI.

PERSIAPPERSIAP

PERSIAPPERSIAP

PERSIAP

ANAN

ANAN

AN

KEMERDEKAAN

KEMERDEKAAN

KEMERDEKAAN

KEMERDEKAAN

KEMERDEKAAN

INDONESIAINDONESIA

INDONESIAINDONESIA

INDONESIA

11

11

1

00

00

0

BAB

226226

226226

226

Ilmu Pengetahuan Sosial VIII

Proses Berakhirnya Kekuasaan Jepang

Proses Berakhirnya Kekuasaan Jepang

Proses Berakhirnya Kekuasaan Jepang

Proses Berakhirnya Kekuasaan Jepang

Proses Berakhirnya Kekuasaan Jepang

di Indonesia

di Indonesia

di Indonesia

di Indonesia

di Indonesia

AA

AA

A

..

..

.

Menjelang tahun 1945, posisi Jepang dalam

Perang Pasifik mulai terjepit. Jenderal Mac. Arthur,

Panglima Komando Pertahanan Pasifik Barat Daya

yang terpukul di Filipina mulai melancarkan pukulan

balasan dengan siasat “loncat kataknya”. Satu per

satu pulau-pulau

antara Australia dan Jepang dapat

direbut kembali. Pada bulan April 1944 Sekutu telah

mendarat di Irian Barat. Kedudukan Jepang pun

semakin terjepit.

Keadaan makin mendesak ketika pada bulan Juli 1944

Pulau Saipan pada gugusan Kepulauan Mariana jatuh ke

tangan Sekutu. Bagi Sekutu pulau tersebut sangat penting

karena jarak Saipan - Tokyo dapat dicapai oleh pesawat

pengebom B 29 USA. Hal itu menyebabkan kegoncangan

dalam masyarakat Jepang. Situasi Jepang pun semakin buruk.

Akibat faktor-faktor yang tidak menguntungkan

tersebut, menyebabkan jatuhnya Kabinet Tojo pada tanggal

17 Juli 1944 dan digantikan oleh Jenderal Kuniaki Koiso.

Agar rakyat Indonesia bersedia membantu Jepang dalam

Perang Pasifik, maka pada tanggal 7 September 1944 Perdana

Menteri Koiso mengumumkan janji pemberian kemerdekaan

kepada Indonesia di kemudian hari. Janji ini dikenal sebagai

janji kemerdekaan Indonesia.

Sebagai realisasi dari janji kemerdekaan yang diucapkan

oleh Koiso, maka pemerintah pendudukan Jepang di bawah

pimpinan Letnan Jenderal Kumakici Harada pada tanggal 1 Maret

1945 mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI

atau Dokuritsu Junbi

Coosakai

). Tugas BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki

hal-hal yang penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang

menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka.

BPUPKI memiliki anggota sebanyak 67 orang bangsa Indonesia

ditambah 7 orang dari golongan Jepang. BPUPKI diketuai oleh dr.

K.R.T. Radjiman Wediodiningrat dan dibantu oleh dua orang ketua

muda yaitu R.P. Suroso dan Ichibangse dari Jepang. Anggota BPUPKI

dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 di gedung

Cuo Sangi In

, Jalan

Pejambon Jakarta (sekarang gedung Departemen Luar Negeri).

Selama masa berdirinya, BPUPKI mengadakan sidang

sebanyak dua kali. Sidang pertama berlangsung antara 29 Mei - 1

Juni 1945 membahas rumusan dasar negara. Sidang kedua

berlangsung tanggal 10 - 16 Juli 1945 membahas batang tubuh UUD

negara Indonesia merdeka.

Sumber:

Encarta Encyclopedia,

2006

Gambar

10.2 Hideki Tojo,

perdana menteri Jepang

yang digantikan oleh

Kuniaki Koiso.

Jenderal Mac. Arthur adalah

Panglima Tentara Sekutu yang me-

mimpin penyerangan balas dendam

terhadap Jepang di Asia Pasifik. Ia

terkenal dengan strateginya loncat

katak dan ucapannya “

I’ll return”

saat akan meninggalkan Filipina.

Jeli Jeli

Jeli Jeli

Jeli

Jendela Info

227227

227227

227

Bab 10 Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Setelah Kabinet Tojo jatuh pada tanggal 17 Juli 1944, kemudian

diangkat Jenderal Kuniaki Koiso sebagai perdana menteri yang

memimpin kabinet baru (Kabinet Koiso). Salah satu langkah yang

diambil Koiso dalam rangka untuk mempertahankan pengaruh

Jepang di daerah-daerah yang didudukinya adalah mengeluarkan

pernyataan tentang “janji kemerdekaan di kemudian hari”. Indonesia

sebagai daerah pendudukan kemudian diberi janji kemerdekaan

di kelak kemudian hari pada tanggal 7 September 1945.

Pada tahun 1944 itu pula, dengan jatuhnya Pulau Saipan, maka

seluruh garis pertahanan angkatan perang Jepang di Pasifik mulai

runtuh. Ini berarti kekalahan Jepang sudah di ambang pintu. Di

wilayah Indonesia angkatan perang Jepang juga sudah mulai

kewalahan menghadapi serangan-serangan Sekutu atas kota-kota

seperti Ambon, Makassar, Manado, Tarakan, Balikpapan, dan

Surabaya.

Menghadapi situasi yang sangat kritis itu, Jepang mencoba

merealisasikan janjinya. Atas usul Letjen Kumakici Harada, Jepang

membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan

Indonesia

(BPUPKI/

Dokuritsu Junbi Coosakai

)

Upacara peresmian anggota BPUPKI dilakukan di gedung

Cuo

Sangi In

, Jalan Pejambon Jakarta (sekarang gedung Departemen

Luar Negeri). Ikut hadir dalam upacara peresmian tersebut adalah

Jenderal Itagaki dan Letnan Jenderal Nagano.

Selama masa tugasnya, BPUPKI mengadakan sidang dua kali

yaitu sidang pertama tanggal 29 Mei - 1 Juli 1945 dan sidang kedua

tanggal 10 - 16 Juli 1945.

Setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan

pada tanggal 7 Agustus 1945 dan sebagai gantinya dibentuk Panitia

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI atau

Dokuritsu Junbi Inkai

).

PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno.

Sementara itu, keadaan Jepang semakin terjepit

setelah dua kota di Jepang dibom atom oleh Sekutu.

Pada tanggal 6 Agustus 1945 sebuah bom atom yang

dijuluki

little boy

dijatuhkan di kota Hiroshima dan

menewaskan 129.558 orang. Kemudian pada tanggal

9 Agustus 1945 kota Nagasaki dibom atom oleh Sekutu.

Akibat kedua kota tersebut dibom, Jepang menjadi

tidak berdaya sehingga pada tanggal 14 Agustus 1945

Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.

ArAr

ArAr

Ar

ti Pti P

ti Pti P

ti P

enting Sidang-Sidang BPUPKI dan PPKI

enting Sidang-Sidang BPUPKI dan PPKI

enting Sidang-Sidang BPUPKI dan PPKI

enting Sidang-Sidang BPUPKI dan PPKI

enting Sidang-Sidang BPUPKI dan PPKI

bagi Persiapan Kemerdekaan dan

bagi Persiapan Kemerdekaan dan

bagi Persiapan Kemerdekaan dan

bagi Persiapan Kemerdekaan dan

bagi Persiapan Kemerdekaan dan

Pembentukan Negara Indonesia

Pembentukan Negara Indonesia

Pembentukan Negara Indonesia

Pembentukan Negara Indonesia

Pembentukan Negara Indonesia

B.B.

B.B.

B.

Sumber:

Ensiklopedia Umum untuk Pelajar,

2005

Gambar

10.3 Hiroshima setelah

dibom Sekutu.

228228

228228

228

Ilmu Pengetahuan Sosial VIII

Pada sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Mohammad Yamin mengajukan lima rancangan

dasar negara Indonesia Merdeka yang disebutnya Lima Asas Dasar Negara Kebangsaan

Republik Indonesia. Berikut ini lima rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Mr.

Moh. Yamin.

1. Peri Kebangsaan.

2. Peri Kemanusiaan.

3. Peri Ketuhanan.

4. Peri Kerakyatan.

5. Kesejahteraan Rakyat.

Pada tanggal 31 Mei 1945 Prof. Dr. Mr. Supomo mengajukan lima rancangan dasar

negara Indonesia merdeka yaitu:

1. Persatuan,

2. Kekeluargaan,

3. Mufakat dan Demokrasi,

4. Musyawarah, dan

5. Keadilan Sosial.

Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno mengajukan lima rancangan dasar negara Indonesia

Merdeka, yaitu:

1. Kebangsaan Indonesia,

2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan,

3. Mufakat atau Demokrasi,

4. Kesejahteraan Sosial, dan

5. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sumber:

BPUPKI, PPKI, Proklamasi Kemerdekaan RI

, 2003

Pada sidang tersebut, Ir. Soekarno juga me-

nyampaikan nama bagi dasar negara Indonesia yaitu

Pancasila, Trisila, atau Ekasila. Ir. Soekarno mem-

berinya nama Pancasila yang artinya lima dasar. Oleh

karena itu setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai

hari lahirnya Pancasila.

Setelah sidang resmi pertama, ada masa reses

hingga tanggal 10 Juli 1945. Pada masa reses itu,

diselenggarakan sidang tidak resmi yang membahas

rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

yang dihadiri oleh 38 anggota BPUPKI.

Selanjutnya dibentuk panitia kecil yang ber-

anggotakan Sembilan orang, sehingga dikenal dengan

nama Panitia sembilan. Anggota Panitia sembilan yaitu:

1.

Ir. Soekarno,

2.

Drs. Mohammad Hatta,

Untuk memperingati lahirnya

nama dasar negara Pancasila yang

dicetuskan oleh Ir. Soekarno,

maka setiap tanggal 1 Juni di-

peringati sebagai hari lahirnya

Pancasila. Namun sejak berkuasa-

nya Orde Baru, muncul perintah

yang berisi larangan untuk mem-

peringati hari lahirnya Pancasila,

sehinga sejak saat itu tidak pernah

diperingati lagi.

Jeli Jeli

Jeli Jeli

Jeli

Jendela Info

Pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945,

ternyata ada tiga pembicara yang mencoba secara khusus

membicarakan mengenai dasar negara. Ketiga pembicara tersebut

adalah Mr. Mohammad Yamin, Prof. Dr. Mr. Supomo, dan Ir.

Soekarno. Lihat tabel 10.1.

Tabel 10.1 Rumusan Dasar Negara oleh Para Tokoh

229229

229229

229

Bab 10 Persiapan Kemerdekaan Indonesia

3.

Mr. Mohammad Yamin,

4.

Mr. Ahmad Subardjo,

5.

Mr. A. A. Maramis,

6.

Abdul Kadir Muzakir,

7.

Wachid Hasyim,

8.

H. Agus Salim, dan

9.

Abikusno Tjokrosujoso.

Panitia Sembilan diketuai oleh Ir. Soekarno dan bertugas

menampung saran-saran, usul-usul, dan konsepsi-konsepsi para

anggota. Berikut ini hasil kerja Panitia Sembilan. Lihat tabel

10.2.

Tabel 10.2 Hasil Kerja Panitia Sembilan

Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan bersidang dan menghasilkan keputusan-

keputusan berikut.

1. Suatu rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara

Indo

nesia merdeka, yang akhirnya diterima dengan suara bulat dan ditandatangani.

Oleh Mr. Mohammad Yamin hasil Panitia Sembilan diberi nama

Jakarta Charter

atau

Piagam Jakarta. Berikut ini isi Piagam Jakarta.

a. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya.

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

c. Persatuan Indonesia.

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan

atau perwakilan.

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setelah melalui berbagai kompromi, Piagam Jakarta perlu diadakan perubahan pada

sila pertama yaitu dari “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat

Islam bagi para pemeluknya” menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Perubahan seperti

ini cukup beralasan karena masyarakat Indonesia menganut agama yang heterogen.

2. Rancangan Undang-Undang Dasar, termasuk pembukaan atau preambulnya yang disusun

oleh sebuah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Prof. Dr. Mr. Supomo.

Sumber:

Sejarah Nasional Indonesia VI

, 1993

Pada sidang BPUPKI II tanggal 10 - 16 Juli 1945, dibahas tentang

rancangan undang-undang dasar (UUD) yang diserahkan kepada

sebuah panitia. Panitia ini bernama Panitia Perancang UUD yang

diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia ini menyetujui Piagam Jakarta

sebagai inti pembukaan UUD. Selain itu juga dibentuk panitia kecil

Perancang UUD 1945 yang diketuai oleh Supomo. Anggota Panitia

kecil adalah Wongsonegoro, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, R.B.

Singgih, Sukiman, dan Agus Salim. Berikut ini hasil kerja panitia

kecil yang dilaporkan tanggal 14 Juli 1945.

a.

Pernyataan Indonesia Merdeka.

b.

Pembukaan Undang-Undang Dasar (Preambul).

c.

Undang-Undang Dasar (Batang Tubuh).

Sumber:

Album Pahlawan

Bangsa,

2004

Gambar

10.4 K.H. Wachid

Hasyim, salah satu

anggota Panitia Sembilan.

Setelah tugas BPUPKI dipandang selesai, BPUPKI dibubarkan.

Sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk

Dokuritsu

Junbi Inkai

atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

230230

230230

230

Ilmu Pengetahuan Sosial VIII

Anggota PPKI berjumlah 21 orang Indonesia yang mewakili

berbagai daerah di Indonesia, dan ditambah 6 orang lagi tanpa

sepengetahuan Jepang. PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakilnya

Drs. Moh. Hatta. Sedang sebagai penasihatnya adalah Mr. Ahmad

Subarjo. Tugas PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu yang

dibutuhkan bagi pendirian negara dan pemerintahan RI.

Para anggota PPKI diizinkan melakukan kegiatan menurut

pendapat dan kesanggupan bangsa Indonesia sendiri, tetapi dengan

syarat harus memerhatikan hal-hal berikut ini.

1.

Menyelesaikan perang yang sekarang sedang dihadapinya.

Oleh karena itu bangsa Indonesia harus mengerahkan tenaga

yang sebesar-besarnya dan bersama-sama dengan pemerintah

Jepang meneruskan perjuangan untuk memperoleh kemenangan

dalam Perang Asia Timur Raya.

2.

Negara Indonesia itu merupakan anggota Lingkungan Ke-

makmuran Bersama Asia Timur Raya.

Pada tanggal 9 Agustus 1945. Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan

dr. Radjiman Wediodiningrat dipanggil oleh Jenderal Terauchi ke

Dalath (Vietnam Selatan). Pada pertemuan tersebut, Jenderal Besar

Terauchi menyampaikan bahwa pemerintah kemaharajaan Jepang telah

memutuskan untuk memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.

Untuk melaksanakannya telah dibentuk PPKI. Pelaksanaannya dapat

dilakukan segera setelah persiapan selesai. Wilayah Indonesia akan

meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda.

Selama masa tugasnya, PPKI mengadakan sidang sebanyak

tiga kali yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, 19 Agustus 1945, dan

tanggal 22 Agustus 1945. Lihat tabel 10.3.

Tabel 10.3 Hasil-Hasil Sidang PPKI

Berikut ini hasil-hasil sidang-sidang PPKI.

1. Sidang PPKI I tanggal 18 Agustus 1945

Berikut ini hasil-hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945.

a. Mengesahkan rancangan UUD sebagai UUD negara RI.

b. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden.

c. Untuk sementara waktu presiden dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia.

2. Sidang PPKI II tanggal 19 Agustus 1945

Sidang PPKI II menghasilkan keputusan-keputusan berikut.

a. Menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya.

b. Menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya.

c. Mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan.

d. Pembentukan komite nasional di setiap provinsi.

3. Sidang PPKI III tanggal 22 Agustus 1945

Sidang PPKI III menghasilkan keputusan berikut.

a. Dibentuknya Komite Nasional.

b. Dibentuknya Partai Nasional Indonesia.

c. Dibentuknya tentara kebangsaan.

Sumber:

Ensiklopedia Umum Untuk Pelajar,

2005

231231

231231

231

Bab 10 Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Telah dibahas di depan, BPUPKI telah me-

ngadakan sidang dua kali dan menghasilkan

keputusan yang penting bagi negara Indonesia.

Namun, jangan dibayangkan kalau dalam setiap

sidang-sidang BPUPKI tidak terdapat perbedaan

pendapat.

Dalam setiap persidangan BPUPKI selalu

muncul beberapa perbedaan pendapat mengenai

rumusan dasar negara, mukadimah, dan batang

tubuh undang-undang dasar (UUD). Dalam

sidang BPUPKI I terdapat dua golongan yang

berbeda pendapat. Berikut ini kedua golongan tersebut.

1.

Golongan Islam yang menginginkan Indonesia ditegakkan

menurut syariat Islam.

2.

Golongan Nasionalis yang menginginkan Indonesia ditegak-

kan berdasarkan paham kebangsaan.

Dalam sidang BPUPKI II muncul perbedaan pendapat

mengenai bentuk negara. Mereka memperdebatkan bentuk negara

kerajaan (monarki), negara Islam, negara federal, dan negara

republik. Akhirnya dipilihlah bentuk negara republik.

Pada sidang PPKI juga muncul beberapa perbedaan pendapat

mengenai wilayah negara, pemilihan presiden dan wakil

presiden,

rumusan dasar negara, kementerian, serta pembagian daerah.

Dalam sidang PPKI, perdebatan antara golongan nasionalis dan

golongan sekuler muncul kembali. Perbedaan tersebut terutama

mengenai sila pertama dalam rumusan dasar negara.

Perbedaan dan Kesepakatan yang Muncul

Perbedaan dan Kesepakatan yang Muncul

Perbedaan dan Kesepakatan yang Muncul

Perbedaan dan Kesepakatan yang Muncul

Perbedaan dan Kesepakatan yang Muncul

dalam Sidang-Sidang BPUPKI dan PPKI

dalam Sidang-Sidang BPUPKI dan PPKI

dalam Sidang-Sidang BPUPKI dan PPKI

dalam Sidang-Sidang BPUPKI dan PPKI

dalam Sidang-Sidang BPUPKI dan PPKI

C.C.

C.C.

C.

Sumber:

Ensiklopedia Umum untuk Pelajar, 2005

Gambar

10.5 Sidang BPUPKI.

PPKI telah selesai melaksanakan tugasnya pada tanggal 22

Agustus 1945, namun baru dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1945

bersamaan dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia

Pusat (KNIP).

Setelah mempelajari materi di atas, mari kita belajar menganalisis dengan berdiskusi.

Untuk itu buatlah kelompok yang terdiri dari 4 - 5 orang. Kemudian diskusikan masalah

berikut dengan kelompok kalian.

1. Buatlah uraian perbandingan rumusan dasar negara yang dirumuskan oleh Mr.

Moh. Yamin, Prof. Dr.Mr. Supomo, dan Ir. Soekarno!

2. Dari rumusan ketiga tokoh di atas, manakah yang hampir sama mendekati isinya

dengan rumusan Pancasila yang sekarang? Jelaskan!

Tulislah hasil diskusi pada buku tugas, kemudian presentasikan di depan kelas!

Ajang Kreasi

Ajang Kreasi

Ajang Kreasi

Ajang Kreasi

Ajang Kreasi

232232

232232

232

Ilmu Pengetahuan Sosial VIII

Golongan Islam menginginkan tetap seperti pada Piagam Jakarta

yang berbunyi, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan

syariat Islam bagi

para

pemeluknya”. Setelah melalui perdebatan

dan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, akhirnya semua

golongan menerima sila pertama berbunyi “Ketuhanan yang Maha

Esa”. Penetapan ini memberikan keleluasaan bagi perbedaan

agama dan kepercayaan yang dianutnya.

*

Menjelang tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Pasifik mulai terjepit.

Satu per satu daerah jajahan Jepang dapat direbut oleh Sekutu. Untuk

mempertahankan kedudukannya dan agar rakyat Indonesia mau mem-

bantu Jepang, maka Jenderal Kuniaki Koiso memberi janji kemerdekaan.

Dan sebagai realisasinya dibentuk BPUPKI.

*

BPUPKI dan PPKI berperan penting dalam persiapan kemerdekaan

Indonesia. Kedua lembaga tersebut berhasil menyusun konsep-konsep

negara Indonesia seperti rumusan dasar negara, pemilihan kepala negara,

wilayah RI, dan lain-lain.

*

Dalam setiap rapat BPUPKI dan PPKI, selalu terdapat perbedaan pendapat

antara golongan Islam dan golongan nasional yang sekuler. Namun, demi

menjaga keutuhan bangsa, kedua golongan bersedia mengesampingkan

perbedaan-perbedaan.

Renungkanlah!

Renungkanlah!

Renungkanlah!

Renungkanlah!

Renungkanlah!

*

Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia bukan merupakan pem-

berian dari Jepang, melainkan hasil jerih payah bangsa Indonesia sendiri.

Bersedia bekerja sama dengan Jepang hanya merupakan salah satu taktik

untuk mencapai kemerdekaan.

*

Kita harus dapat mencontoh para pendiri bangsa yang dapat menge-

sampingkan perbedaan-perbedaan yang ada demi keutuhan bangsa dan

negara RI.

Bila dikaji lebih mendalam, tampaknya terdapat hubungan antara Perang Pasifik dengan

BPUPKI dan PPKI. “Bagaimanakah hubungan Perang Pasifik dengan pembentukan

BPUPKI dan PPKI? Jelaskan!” Diskusikan dengan teman-teman kalian!

Ajang Kreasi

Ajang Kreasi

Ajang Kreasi

Ajang Kreasi

Ajang Kreasi

233233

233233

233

Bab 10 Persiapan Kemerdekaan Indonesia

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Sidang pertama BPUPKI membahas masalah

... .

a.

rumusan dasar negara

b.

rancangan undang-undang dasar negara

c.

wilayah negara

d. pemilihan presiden dan wakil presiden

2. Salah satu kebijakan Koiso yang berbeda dengan para pendahulunya

mengenai tanah jajahan Indonesia yaitu ... .

a.

menghapuskan kerja paksa

romusha

b.

memberikan janji kemerdekaan

c.

menyerahkan Indonesia kepada Sekutu

d. memasuhkan Indonesia dalam pemerintahan Jepang

3. Tugas utama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan

Indonesia

adalah ... .

a.

mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan negara Indonesia merdeka

b.

menyusun teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

c.

memberikan pertimbangan kepada pemerintah Jepang

d. menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang

4. Rumusan sila dasar negara dalam Piagam Jakarta yang diganti pada awalnya

berbunyi ... .

a.

mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

b.

ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi

para pemeluknya

c.

persatuan Indonesia

d. Ketuhanan Yang Maha Esa

5. Faktor utama yang menyebabkan Jepang menyerah kepada Sekutu yaitu ... .

a.

Indonesia menuntut segera diberi kemerdekaan

b.

Italia dan Jerman tidak mau membantu Jepang

c.

dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki

d. desakan dari Amerika Serikat untuk segera menyerah

6. Sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945 menampilkan 3 pembicara

mengenai dasar negara, yaitu ... .

a.

Mr. Mohammad Yamin, Prof. Dr. Mr. Supomo, Ir. Soekarno

b.

Mr. Mohammad Yamin, Sutan Syahrir, Ir. Soekarno

c.

Mohammad Hatta, Prof. Dr. Mr. Supomo, Ir. Soekarno

d. Mr. Mohammad Yamin, Sutan Syahrir, Ir. Soekarno

7. Panitia Sembilan menggodok rumusan hasil sidang BPUPKI yang oleh

Mohammad Yamin diberi nama ... .

a.

Piagam Jakarta

c. Dasasila Bandung

b.

Jakarta Message

d.

Bandung Spirit

234234

234234

234

Ilmu Pengetahuan Sosial VIII

8. Salah satu rumusan dasar negara menurut Ir. Soekarno yaitu ... .

a.

keadilan sosial

c. kesejahteraan rakyat

b.

kekeluargaan

d.

ketuhanan yang Maha Esa

9. Pada sidang BPUPKI terjadi pertentangan antara golongan Islam dengan

golongan sekuler sebab ... .

a.

golongan Islam menginginkan Indonesia ditegakkan berdasarkan syariat

Islam

b .

golongan Islam dan sekuler berbeda pendapat mengenai tokoh pemimpin

negara

c.

golongan sekuler tidak mau tunduk kepada golongan Islam

d. golongan Islam dianggap memihak pada Jepang

10. PPKI yang resmi dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 mengemban tugas

untuk ... .

a.

mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi pendirian negara

b.

merancang undang-undang dasar sebagai syarat suatu negara

c.

merumuskan undang-undang dasar sementara

d. membentuk kabinet Indonesia

11. Alasan Jenderal Kuniaki Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada

bangsa Indonesia adalah ... .

a.

agar rakyat Indonesia bersedia membantu Jepang dalam Perang Pasifik

b.

karena Jepang memang ingin memerdekakan Indonesia

c.

agar Indonesia tidak diduduki oleh Sekutu lagi

d. Jepang ingin menjadikan Indonesia sebagai wilayah persemakmuran

12. Jatuhnya Pulau Saipan sangat penting bagi Sekutu karena ... .

a.

Pulau Saipan kaya akan sumber daya alam

b.

Sekutu akan lebih mudah menguasai Asia kembali

c.

Sekutu akan lebih mudah menghancurkan Jepang

d. Pulau Saipan kaya akan kebutuhan penunjang perang

13. Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan jatuhnya Kabinet Tojo,

kecuali

... .

a.

terdesaknya posisi Jepang dalam Perang Pasifik

b.

menyerahnya Jepang kepada Sekutu

c.

semakin meningkatnya perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang

d. kondisi dalam negeri Jepang yang mengalami krisis

14. Latar belakang kebijakan Koiso yang memberi janji kemerdekaan kepada

rakyat Indonesia adalah ... .

a.

semakin bergolaknya permusuhan rakyat terhadap Jepang

b.

Koiso adalah seorang perdana menteri yang bersifat moderat

c.

desakan dari Sekutu agar memerdekakan Indonesia

d. semakin terdesaknya Jepang dalam Perang Pasifik

15. Alasan yang mendorong dibubarkannya BPUPKI yaitu ... .

a.

BPUPKI hanya badan bentukan Jepang

b.

BPUPKI tidak mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik

c.

ingin menghapus kesan kemerdekaan Indonesia pemberian Jepang

d. BPUPKI telah selesai melaksanakan tugasnya

235235

235235

235

Bab 10 Persiapan Kemerdekaan Indonesia

16. Alasan yang mendorong para pendiri bangsa untuk mengadakan perubahan

bunyi sila pertama pada Piagam Jakarta yaitu ... .

a.

masyarakat Indonesia menganut agama yang heterogen

b.

kalimatnya terlalu panjang

c.

kurang mewakili masyarakat Indonesia

d. tidak disetujui oleh pemerintah Jepang

17. Salah satu hasil sidang PPKI I adalah ... .

a.

menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya

b.

mengesahkan rancangan undang-undang dasar sebagai UUD RI

c.

membentuk Partai Nasional Indonesia

d. mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan

18. Perbedaan-perbedaan dalam sidang BPUPKI II antara lain mengenai ... .

a.

pemilihan presiden

c. pembagian daerah

b.

rumusan dasar negara

d. bentuk negara

19. Maksud penambahan anggota PPKI tanpa sepengetahuan Jepang adalah ... .

a.

untuk menampung aspirasi seluruh bangsa Indonesia

b.

untuk menyerang Jepang secara halus

c.

dijadikan alat perjuangan bangsa Indonesia

d. supaya dapat mewakili semua kepentingan dan golongan

20. Tujuan penyelenggaraan sidang BPUPKI yang kedua adalah ... .

a.

membahas masalah dasar negara Indonesia merdeka

b.

menyusun rancangan undang-undang dasar

c.

membentuk sistem pemerintahan Indonesia

d. memilih presiden dan wakil presiden

B. Kerjakan soal-soal berikut!

1. Bagaimanakah kondisi Jepang dalam Perang Pasifik sehingga mendorong

Jenderal Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan?

2. Apa tujuan Jenderal Kuniaki Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan kepada

rakyat Indonesia?

3. Sebutkan rumusan dasar negara menurut Mr. Moh. Yamin!

4. Siapa sajakah anggota Panitia Sembilan?

5. Apa sajakah perbedaan-perbedaan yang muncul dalam sidang BPUPKI?

6 . Mengapa pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945 dikatakan memiliki keistimewaan?

7. Jelaskan menurut pendapat kalian, mengapa akhirnya sila pertama pada

Piagam Jakarta diubah menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”?

8. Bagaimanakah sikap para tokoh pemimpin bangsa dalam menghadapi

perbedaan yang mucul dalam sidang BPUPKI maupun PPKI?

9. Apa yang dapat kita teladani dari para pemimpin bangsa yang berhasil menyusun

konsep negara Indonesia merdeka dalam sidang BPUPKI maupun PPKI?

10. Setelah mempelajari materi di atas, bagaimanakah pendapat kalian mengenai

kemerdekaan bangsa Indonesia? Apakah kemerdekaan bangsa Indonesia

merupakan pemberian dari Jepang? Jelaskan!